Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendadak menjadi trending topik di berbagai media masa pasca demo 4 November. Hal ini berawal dari “bocor”nya surat edaran resmi Panglima kepada jajarannya untuk menyaksikan salah satu acara diskusi di salah satu statiun tv swasta dengan tema “Setelah 411”, dimana Pak Gatot ialah salah satu dari sekian narasumber yang akan hadir pada acara tersebut.
 |
| Ilustrasi: Gatot Nurmantyo saat menjadi narasumber di "Setelah 411" |
“Bocor”nya surat edaran tersebut membuat publik menjadi penasaran dan berbondong-bondong untuk menyaksikan acara “Setelah 411”. Pernyataan Pak Gatot dalam acara tersebut cukup menggemparkan banyak pihak. Berikut pernyataannya:
“Di samping Presiden menyampaikan terima kasih, saya juga menyampaikan bangga. Sebagai penduduk Indonesia, sebagai seorang muslim. Di mana menunjukkan demo yang begitu besar tetapi umatnya sangat patuh dengan Kyai-nya, dengan ulama-nya, dengan habaib-nya. Sedangkan kericuhan yang terjadi saat demo, provokatornya bukanlah peserta demo yang dipimpin oleh para ulama, melainkan pihak lain yang orang-orangnya kelihatan masih muda”.
Jika disimak secara seksama, benar bahwa pernyataan Pak Gatot cenderung lebih berada di pihak pendemo dan bertentangan dengan jabatan beliau sebagai seorang Panglima TNI yang notabene berpihak kepada pemerintah. Jabatan tersebut sepertinya tak menghalangi beliau untuk mencoba mengutarakan pendapatnya.
Terdapat pro dan kontra atas pernyataan tersebut. Beberapa pihak menyayangkan hal tersebut dan timbul kekhawatiran jika Pak Gatot benar cendrung pro terhadap pendemo, namun tak sedikit juga yang menyambut dengan penuh kegirangan akan keberpihakan seorang Panglima TNI tersebut.
Bentuk kekhawatiran sebagian pihak yang kini berkembang di jalanan menilai, sikap keberpihakan Pak Gatot merupakan suatu upaya pencitraan untuk merebut hati publik, dengan sasaran utama kalangan penduduk muslim di Indonesia. Lebih ekstrimnya lagi menyebutkan bahwa sikap tersebut ialah suatu pertanda akan adanya “kudeta” dari seorang Panglima terhadap presiden. Hal ini seakan didukung dengan beredarnya kabar akan adanya pergantian posisi Panglima TNI.
Presiden Jokowi langsung sigap mengantisipasi meluasnya isu tak mengenakkan menyinggung hak priogratif kepala negara. Baru-baru ini, presiden menyatakan secara tegas bahwa isu pergantian Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI tidak benar dan memerintahkan kepada Kapolri menyelidiki dalang penyebar isu “hoax” tersebut.
Jika diperkenankan sumbang pendapat, isu hangat pergantian Pak Gatot tinggal menghitung hari saja. Akan tetapi, pergantian jabatan Panglima TNI tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini mengingat sitkon Ibukota yang belum kondusif, ditambah lagi dengan kuat disuarakannya rencana aksi bela Islam jilid III pad 25 November mendatang. Analisis terkait pergantian ini berdasar dari beberapa fakta belakang ini, bahwa adanya suatu “kekhawatiran” di kubu Presiden seiring viralnya Pak Gatot dengan citra “pejabat pemerintah muslim yang membela kebenaran”.
Posisi sebagai orang nomor 1 di lembaga Tentara Nasional Indonesia yang memiliki lebih 400ribu personil yang tersebar di seluruh Indonesia. Upaya cipta opini positif untuk menaikkan citra baik Pak Gatot bukanlah hal sulit untuk dilakukan. Tidak hanya itu, jikalaupun benar adanya, “kudeta”pun menjadi sangat mungkin terjadi dengan dukungan personil TNI yang memumpuni dan terlatih, semakin melicinkan untuk pendudukan terhadap pemerintahan saat ini.
Meskipun demikian, kabar baiknya kenyataan tersebut masih sebatas sebuah analisis dan menjadi misteri untuk kita semua. Dewasa ini masih percaya bahwa hal buruk tersebut masih menjadi suatu kemungkinan yang sulit terjadi. Keyakinan dewasa inipun semakin kuat seiring masih solidnya di jajaran kabinet kerja Jokowi-JK dan kepatuhan seorang Panglima TNI terhadap kepala negaranya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
0 komentar:
Posting Komentar